wartakita.net – Kementerian Keuangan bereaksi terhadap dugaan kebocoran data enam juta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta kepada jajaran petinggi Kementerian Keuangan, termasuk Direktorat Jenderal Pajak (DJP), untuk mengevaluasi masalah ini. Kebocoran data tersebut juga menimpa dirinya dan Presiden Joko Widodo.
“Saya telah meminta Pak Dirjen Pajak dan seluruh pihak di Kemenkeu untuk melakukan evaluasi terhadap permasalahannya,” kata Sri Mulyani usai menghadiri rapat paripurna di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, dikutip Jumat (20/9).
Setelah evaluasi selesai, kata Sri Mulyani, akan segera dilakukan konferensi pers untuk mengumumkan hasil pemeriksaan kepada media.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Kemenkeu Dwi Astuti menyatakan sedang menyelidiki kasus dugaan kebocoran data NPWP.
“Terkait dengan informasi kebocoran data yang beredar, saat ini tim teknis DJP sedang melakukan penyelidikan,” katanya.
Sebanyak 6 juta data NPWP diduga bocor dan diperjualbelikan di Breach Forums. Dugaan kebocoran data NPWP muncul setelah pendiri Ethical Hacker Indonesia, Teguh Aprianto, mengunggah tangkapan layar situs Breach Forums.
Melalui akun X @secgron, dia menyebut sebanyak 6 juta data NPWP diperjualbelikan dalam situs tersebut oleh akun bernama Bjorka pada 18 September 2024.
Selain NPWP, data lain yang terseret termasuk Nomor Induk Kependudukan (NIK), alamat, nomor handphone, email, dan data lainnya.
Leave a Reply